AI and the New Infrastructure of Development

Untuk saat ini, bisa dikatakan Indonesia baru siap sekadar menjadi pengguna AI. Aplikasinya sudah digunakan di kantor, sekolah, media, perusahaan, dan lembaga pemerintah. Namun, memakai teknologi yang dikembangkan di luar negeri berbeda dari kemampuan menciptakan, mengarahkan, dan mengawasinya. Kesiapan teknis, politik, dan intelektual Indonesia belum memadai untuk menjadikan AI sebagai bidang inovasi nasional.

 

Pengembangan AI memerlukan pusat data, cip berdaya komputasi tinggi, jaringan digital, sistem pendingin, dan pasokan listrik yang stabil. International Energy Agency memperkirakan konsumsi listrik pusat data dunia akan meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi sekitar 945 terawatt-jam pada 2030. Tanpa kapasitas energi dan komputasi domestik, perusahaan Indonesia akan tetap bergantung pada layanan AI milik perusahaan global (IEA, 2025; Kementerian ESDM, 2025).

 

Pemerintah harus turut mengawasi perusahaan teknologi pengembang AI. Sistem AI dapat memengaruhi akses warga terhadap informasi, pekerjaan, kredit, pendidikan, dan layanan publik. Ketika model dan infrastrukturnya berasal dari luar negeri, pemerintah memiliki ruang lebih sempit untuk memeriksa cara kerjanya atau meminta perubahan.

 

Di sisi lain, pengguna AI perlu memahami asal data, keterbatasan model, bahasa yang terwakili, dan keputusan yang harus tetap dibuat manusia. Sistem yang sebagian besar dilatih dengan data dari luar Indonesia dapat mengabaikan konteks sosial, budaya, dan sejarah setempat.

 

Pertanyaan utamanya ialah: apakah AI akan memperbesar kemampuan Indonesia untuk berpikir, mencipta, dan memecahkan masalah, atau membuat masyarakat semakin bergantung pada penilaian mesin?

 

Shannon Vallor dan Tillmann Vierkant menekankan bahwa sistem AI saat ini belum dapat menjadi agen moral. Sistem itu tidak memiliki kesadaran moral dan pertimbangan yang dibutuhkan untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab tetap berada pada manusia yang merancang, menggunakan, mengawasi, dan mengaturnya. Hal ini disebut sebagai vulnerability gap, yaitu warga menanggung dampak keputusan, tetapi sistem dan orang-orang di belakangnya tidak berada dalam hubungan tanggung jawab yang langsung dengan mereka.

 

Seth Lazar menekankan AI dan hubungannya dengan persoalan kekuasaan. Ia menyebut sistem otomatis yang menentukan apa yang dapat diketahui, diperoleh, dan dipilih seseorang sebagai automatic authorities. Penggunaan AI tidak cukup dinilai dari tujuannya. Cara kekuasaan dijalankan dan pihak yang berwenang menjalankannya juga harus diperiksa.

 

Jika model, data, standar, dan batas penggunaan AI terus ditentukan di luar negeri, Indonesia hanya menjadi pengguna. Menjadi siap berarti mampu membangun teknologinya, mengawasi penerapannya, dan menentukan kepentingan yang harus dilayaninya.